Di Hadapan Ketua KPK, Mendagri Tito Ingatkan Pemda Tak Buat Program untuk Ladeni Rekanan

oleh -173 views

Buitenzorg – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan agar pemerintah daerah benar-benar menyusun program prioritas yang didasarkan pada kebutuhan rakyat. Jangan sampai program pembangunan justru didesain untuk kepentingan pihak ketiga.

Tito menegaskan, program pembangunan yang dibuat pemda mesti mencerminkan kebutuhan daerah dan selaras dengan lima prioritas visi misi Presiden Joko Widodo. Presiden, kata Tito, fokus pada pembangunan SDM unggul.

“Asas atau prinsip perencanaan kita mengenal istilah ‘money follows the program’. Bukan sebaliknya, bahwa program ‘dicocok-cocokkan’ ke dana anggaran untuk nenghabiskan anggaran yang ada,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional I yang digelar Kemendagri di Surabaya, Jawa Timur (4/3/2020).

Rakortek merupakan forum sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Acara dihadiri oleh sekitar 500 pejabat dari pemda di 16 provinsi Indonesia bagian Timur .

Tito menekankan, rakortek harus menjadi forum musyawarah di mana RPJM diturunkan bersama ke dalam rencana kerja tahunan. Adapun yang menjadi pegangan yaitu lima prioritas pembangunan dalam visi misi Presiden.

Atas dasar itu, mantan Kapolri ini mengingatkan agar Pemda membuat program yang didasarkan pada kebutuhan mereka. Dengan demikian, setiap rupiah dari sekitar Rp856 triliun yang setiap tahun ditransfer dari pusat ke daerah lewat APBN benar-benar tepat guna.

Tito lantas menjabarkan dengan lengkap dan detail masing-masing konteks dan data statistik pendukung atas urgensi lima prioritas pembangunan yang menjadi visi misi Presiden Jokowi. Salah satunya Indonesia akan menikmati ‘bonus geografi’ berupa dominasi usia muda produktif berumur 15-64 pada 2025-2035.

Kurun waktu tersebut sudah di depan mata kita. Karena itu dia mengajak pemda untuk fokus pada pengembangan sektor kesehatan, pendidikan dan pemberantasan stunting, sebagai prasyarat agar kelak bonus demografi tersebut menjadi modal, dan bukan menjadi beban bagi Indonesia di masa mendatang.

ini pun menyebut rakortek akan memastikan semua perencanaan daerah bersama-sama menuju ke prioritas tersebut.

“Program yang disusun benar-benar harus berdasarkan kebutuhan masyarakat sesuai prioritas yang menjadi pegangan kita bersama dan bukan untuk meladeni “kepentingan rekanan,” ucap Tito, yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta.

“Jangan ada lagi proyek pengadaan di daerah yang nyata-nyatanya berpola terbalik, yaitu ‘programme follows the money’, yang ujung-ujungnya tak dibutuhkan atau tidak berguna bagi masyarakat, “ kata dia.(*)